Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

greanpeace
Foto: Aktivis Greenpeace hadang kapal berlogo Pertamina. (Tangkapan layar situs resmi Greenpeace)

Kapal Tanker Milik Pertamina Dicegat Greenpeace



Beritabaru Kalbar, Internasional – Aktivis Greenpeace Nordic melakukan blokade jalur kapal supertanker milik Pertamina-Pertamina Prime, hal ini terjadi di Frederikshavn, Dermark pada 31 Maret 2022 lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Leonard Simanjuntak, Direktur Greenpeace Indonesia.

Sebelas (11) orang aktivis yang berasal dari Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia dan Rusia melakukan hal ini sebagai bentuk protes terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina.

Martner, seorang akivis Greenpeace turut aksi berkata “sangat memalukan, fakta bahwa kita mendanai Rusia dengan membeli minyak mentah milik Rusia. Dan ini terjadi di Denmark. Mereka (Rusia) seharusnya tidak diijinkan berada di wilayah ini”.

Bagaimana kronologis nya?

Pada Kamis, 31 Maret 2022 pukul 11:00 pagi waktu setempat, kapal supertanker Pertamina Prime dan kapal tanker Seaoath (Rusia) akan melalukan offloading, yaitu proses memindahkan minyak mentah dari 1 tanker ke tanker lainnya. Berdasarkan informasi yang didapat, Seaoath mengangkut 100.000 ribu ton minyak mentah yang berasal dari Rusia.

Tidak berapa lama, ketika kedua tanker tersebut saling mendekati satu sama lain, para aktivis menghadang jalur kedua tanker tersebut, sehingga proses offloading tidak dapat terlaksana. Mereka berenang dan menggunakan kayak untuk mempermudah aksi mereka. Selain menghadang mereka mengibarkan spanduk yang menyuarakan penghentian invasi Rusia atas Ukraina.

Atas pertimbangan keselamatan, kapten kapal tanker tidak melanjutkan proses offloading dan hanya bisa memperhatikan para aktivis Greeenpeace beraksi.

Greenpeace yang berada di Inggris telah melakukan pelacakan, setidaknya 299 kapal supertanker telah menjalan distribusi minyak mentah dan gas alam dari Rusia semenjak dimulainya invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, dan 132 kapal tersebut mendistribusikan ke negara-negara Eropa.

Walaupun beberapa negara telah menyatakan untuk melakukan embargo terhadap komoditas dari negara Rusia, namun aktivitas bisnis tetap berjalan seperti biasanya.

Pertamina Prime sendiri adalah kapal supertanker milik pertamina dengan tipe VLCC (Very Large Crude Carrier) dengan kapasitas angkut hingga 2 juta barrel. Kapal supertanker ini merupakan milik anak usaha pertamina yang bernama Pertamina International Shipping (PIS).

PIS memiliki 26 kapal yang melayani jasa angkut komoditas. Diantaranya Pertamina Pride, Pertamina Prime, Pertamina Gas I dan II, Pertamina Prime sendiri melayani jasa pengangkutan komoditas dengan rute pelayaran Afrika-Timur Tengah-Indonesia.

Pertamina sendiri memberikan pernyataan bahwa saat ini Pertamina Prime saat ini sedang disewakan kepada pihak lain. Pihak yang dimaksud adalah Elite Charter, yang kemudian menyewakan kembali Pertamina Prime kepada sebuah perusahaan lain yang bernama Transfigura.

Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, menyatakan telah menerima laporan dari Pertamina mengenai kejadian ini pada hari Selasa, 5 April 2022, dan memang dikonfirmasikan bahwa, saat ini Pertamina Prime sedang disewa oleh pihak lain. Lebih jauh Riza juga menyatakan bahwa kapal tanker tersebut berada di lokasi pada saat kejadian dengan tujuan akhir menuju negara Cina. 

Seiring dengan apa yang disuarakan oleh Greenpeace, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, menyampaikan bahwa Pertamina saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembelian minyak ini tidak memicu masalah lebih lanjut.

“Kami melihat ada peluang untuk membeli dari Rusia dengan harga yang lebih baik,” kata Nicke seperti dikutip Reuters.

Kementerian Luar Negeri RI, melalui juru bicaranya Teuku Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia bebas menjalin kerja sama bidang ekonomi dan lainnya dengan negara manapun. Indonesia akan mengurungkan niat tersebut  jika memang diatur oleh Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia tidak pernah mengikuti ajakan sanksi yang diberlakukan unilateral oleh pihak tertentu,” kata Faizasyah dalam konferensi pers pada hari Kamis 31 Maret 2022 lalu. (YOA)