Pemkab Kapuas Hulu Targetkan Angka Kemiskinan Turun Hingga 7,5 Persen

Berita Baru Kalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menargetkan, angka kemiskinan menurun hingga 7,50 persen pada tahun 2026 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, saat dirinya membuka Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa (7/9).

“Target penurunan angka kemiskinan yang ingin kami capai tertuang dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 mendatang, untuk tahun 2026 target penurunan 7,50 persen,” kata Wahyudi, seperti dikutip dari Antara Kalbar (8/9).

Kapuas Hulu Targetkan Angka Kemiskinan Turun Secara Bertahap

Wahyudi menjelaskan, dalam RPJMD Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, target penurunan angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebesar 8,60 persen. Kemudian, untuk tahun 2023 sebesar 8,45 persen, tahun 2024 sebesar 8,15 persen. Sedangkan tahun 2025 sebesar 7,45 persen dan 2026 sebesar 7,50 persen.

Dirujuk dari dara Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu, angka kemiskinan di kabupaten tersebut pada 2019 sebesar 9,62 persen, semantara pada tahun 2020 sebesar 8,99 persen, papar Wahyudi. 

Dia menegaskan, meski angkanya turun, secara keseluruhan masih cukup besar jumlah kemiskinan di Kapuas Hulu, sehingga harus menjadi perhatian serius pihaknya.

“Meski ada penurunan, namun angka itu masih relatif cukup besar, ini harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.

Dijelaskan Wahyudi, penanganan kemiskinan selama ini ditemui ada tiga karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol yaitu jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar kecamatan atau wilayah serta akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin yang belum maksimal.

Kapuas Hulu Targetkan Angka Kemiskinan Turun Berkat Sinergi Semua Sektor

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi. Mulai dari dunia usaha hingga masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, bahkan upaya itu tidak hanya melibatkan pihak pemerintah daerah, tetapi juga pihak non-pemerintah.

“Saya minta sinergitas semua pihak, masing-masing kepala Organisasi perangkat daerah menjabarkan RPJMD dan berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan,” pintanya di Putusibau, Kalbar.