Kemenkeu Dorong Pertumbuhan dan Permodalan UMKM di Kalbar

Berita Baru Kalbar, Pontianak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) berupaya memperkuat pertumbuhan dan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.

Tujuannya adalah untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang dalam mengikuti perkembangan dan digitalisasi ekonomi global.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkeu melalui Badan Layanan Umum (BLU) bernama Badan Pengelolaan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Perkotaan (BPDPKS) menyelenggarakan acara bertajuk “Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan”.

Acara tersebut digerlar pada tanggal 8-10 Februari 2023 di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Barat.

Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan agara kantor perwakilan Kemenkeu di daerah memahami urusan daerah, bukan hanya memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemahaman ini harus ditingkatkan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk memahami situasi ekonomi, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan kondisi UMKM di daerah.

“Kemenkeu satu juga harus menjadi Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah berperan sebagai koordinator dari berbagai program
strategis kewilayahan seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM serta sinergi dengan pihak eksternal”. ungkap Suahasil Nazara, Rabu (8/2/2023).

Dalam acara ini, Kemenkeu dan BPDPKS menampilkan berbagai talkshow dan lokakarya untuk membantu UMKM memahami dan memanfaatkan peluang digitalisasi dan globalisasi.

Pada akhir sambutannya, Suahasil Nazara juga menekankan agar perwakilan Kementerian Keuangan di daerah meningkatkan peranannya dalam mendukung UMKM di daerah melalui APBN.

Salah satunya dengan memberikan dukungan melalui skema KKP Domestik yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM.

Kemenkeu dan BPDPKS akan terus berupaya untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang melalui digitalisasi dan globalisasi dengan memulai dari Kalimantan Barat dan akan dilanjutkan ke sepuluh propinsi lainnya.