Banjir Rendam Beberapa Wilayah Kalbar, Aktivis WALHI Angkat Suara

Berita Baru Kalbar, Sanggau – Sudah dua pekan banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar).

Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menilai bencana ekologis banjir yang melanda Sintang dan sejumlah wilayah di Kalbar bukti bahwa krisis iklim yang ditandai dengan perubahan cuaca ekstrim tengah terjadi.

Menurut Adam, curah hujan dengan intensitasnya yang tinggi hanyalah pemantik dari bencana banjir yang terjadi.

“Lebih dari itu, bencana ekologis yang kembali terulang karena bentang alam yang menjadi penyangga sekitar daerah aliran sungai dan sekitarnya selama ini mengalami kerusakan serius, sehingga kehilangan kemampuan daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup,” katanya saat dihubungi Britabaru Kalbar, Sabtu (6/11/2021).

Lebih lanjut, Adam menilai bahwa praktik ekstraksi atas sumber daya alam yang berlangsung sejak lama melalui curah izin bagi korporasi maupun praktik perusakan lingkungan di daerah Kalimantan Barat, menjadikan bentang alam yang tadinya memiliki peran penting sebagai penyangga kawasan mengalami degradasi dan berbuah bencana, diantaranya banjir.

“Pembukaan badan sungai maupun bantaran sekitar daerah aliran sungai yang berlangsung sejak lama pula dan bahkan masih terus terjadi hingga saat ini juga telah menyebabkan terjadinya risiko pendangkalan. Karenanya meluapnya air ke permukaan akibat debit hujan maupun air kiriman dari hulu mengalir pada berbagai wilayah pemukiman, akhirnya berbuah bencana,” tuturnya.

Selain banjir, Adam juga melihat adanya dampak lain yang diakibtkan oleh cuaca ekstrim seperti saat ini, yakni masyarakat adat.

Masyarakat yang dimaksud Adam, ialah mereka yang terkendala dalam melanjutkan penanaman padi di ladang secara normal mengikuti kalender musimnya, karena hujan yang belakangan terus terus terjadi.

Oleh sebab itu, Ia menilai bahwa bencana ekologis banjir yang terjadi penting menjadi perhatian sangat serius agar kebijakan perlindungan, perbaikan hingga pemulihan juga penyelamatan ekosistem yang mengalami kerusakan menjadi mandat mutlak untuk dilakukan.

Ia juga menyatakan bahwa evaluasi perizinan konsesi bagi korporasi berbasis hutan dan lahan penting dilakukan, namun harus disertai dengan melakukan penegakan hukum atas praktik buruk korporasi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup.

Bagi Adam, upaya deteksi dini dan langkah mitigas melalui kebijakan dengan melakukan pencegahan sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas risiko bencana ekologis.

“Harus diletakkan sebagai mandat wajib, dalam agenda pembangunan lintas pemerintah daerah di Kalbar untuk mengatasi krisis lingkungan yang selama ini terus berulang,” kata dia.

Ibarat bangunan yang gampang roboh karena rapuh, bencana ekologis banjir, bagi Adam menjelaskan bahwanya ekosistem kita sedang rapuh akibat ulah serakah terhadap alam.

Dalam situasi ini, ia menyerukan bahwa langkah segera melakukan pemenuhan hak warga korban dan melakukan evakuasi menjadi sangat mendesak.

“Lebih dari itu, dampak nyata bencana ekologis banjir juga harus direspon sangat serius melalui kebijakan mitigasi bencana dengan menghentikan mencurahkan izin konsesi yang jelas merusak keseimbangan ekosistem sembari tetap melakukan perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan,” pungkasnya.