Anggota DPR RI Fraksi PKB: Subsidi Mobil Listrik Mubazir

Berita Baru, Jakarta – DPR RI Ratna Juwita Sari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong agar rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian mobil listrik ditangguhkan untuk dikaji ulang.

Legislator PKB Ratna Juwita Sari menilai kebijakan subsidi tersebut cukup dini dan bahkan bisa hanya membuang-buang anggaran bila tidak didukung kemampuan finansial dan infrastruktur.

“Terkait usulan pemerintah soal rencana subsidi mobil listrik kalau menurut saya hal tersebut terlalu dini,” kata Ratna Juwita, Kamis (05/01/2022).

Hal itu bukan tanpa alasan, Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut, yang pertama karena di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun APBN 2023 tidak pernah dibicarakan.

“Jadi kalau itu sampai dilaksanakan terus sumber pendanaannya dari mana?” tanya Ratna Juwita.

Selain itu, bagi Ratna Juwita subsidi mobil listrik ini otomatis hanya akan dinikmati orang-orang behave atau orang-orang yang mampu. Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan yang pro rakyat.

“Yang artinya bisa diserap oleh semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Ratna Juwita juga melihat, selama infrastruktur yang menunjang untuk pemassivan penggunaan elektrik vihaikel belum dilaksanakan oleh pemerintah, target digelontorkannya subsidi itu akan sia-sia.

“Kalau tidak boleh dibilang mubazir, ya terlalu timpang begitulah,” ujarnya.

Menurut Ratna Juwita hal ini cukup sederhana untuk melihatnya, yaitu karena dapat dipastikan pemerintah membutuhkan banyak sekali pendanaan terkait peningkatan infrastruktur guna mensupport penggunaan serta pemasyarakatan elektrik vihaikel.

“Sesuai apa yang disampaikan Ketua Umum DPP PKB yaitu Gus Muhaimin (Muhaimin Iskandar, red.). Mereka memberikan masukan atau pertimbangan agar rencana pemberian subsidi untuk mobil listrik ini segera dikaji kembali,” tandasnya.

Menurut Ratna Juwita, PKB berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan juga harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan anggaran untuk mensubsidi mobil listrik.

“Karena nanti takutnya malah membuat gaduh di masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu Ratna Juwita juga menegaskan bahwa rencana subsidi mobil listrik ini belum pernah dibicarakan di Komisi VII yang membidangi energi maupun di Badan Anggaran DPR RI.

“Sehingga banyak elemen yang nolak memang, karena itu tadi. Kembali ke pernyataan saya yang pertama, ini benar-benar bukan kebijakan yang pro rakyat,” pungkasnya.