Aktivis Gelar Aksi Perlawanan Untuk Keadilan Iklim, Ini 7 Poin Yang Disampaikan

Berita Baru Kalimantan Barat, Pontianak – Berangkat dari situasi darurat ekologis yang terjadi di Kalimantan Barat, serta melihat upaya yang akan dilakukan pihak terkait, aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aksi Perlawanan untuk Keadilan Iklim Kalimantan Barat menggelar aksi damai.

Aksi tersebut berlangsung di beberapa lokasi, yakni di Sekitar Kantor Gubernur, Bundaran Tugu Digulis dan Gajah Mada Kota Pontianak, pada Kamis (11/11/2021).

Salah satu peserta aksi, Hendrikus Adam mengungkapkan, melalui aksi ini, akan diserukan agar situasi darurat ekologis segera diakhiri dengan mewujudkan Keadilan Iklim untuk semua.

Ada tujuh poin yang mereka sampaikan dalam aksi yang berlangsung damai itu.

Pertama, menyampaikan turut prihatin dan berempati kepada warga korban serta mengapresiasi aksi kemanusiaan bencana ekologis banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Kedua, meminta agar penanganan pemenuhan hak-hak maupun upaya evakuasi terhadap warga korban bencana ekologis, tidak dimanipulatif untuk kepentingan sesaat segelintir oknum atas nama kemanusiaan.

“Ketiga, agar melalui kewenangannya, pemerintah merencanakan dan memiliki strategi jangka panjang guna mencegah maupun menghentikan potensi bencana ekologis di Kalimantan Barat,” kata Adam.

Mereka juga meminta agar dilakukan audit lingkungan dan penghentian curah izin secara permanen atas perusahaan ekstraktif berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

“Kelima, agar pemerintah mengambil langkah serius untuk tetap menjaga rimba terakhir, memperbaiki, memulihkan kerusakan lingkungan hidup dan hak-hak rakayat untuk meminimalisir keterulangan situasi darurat ekologis di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

Pada poin keenam, pihaknya meminta agar pemerintah maupun aparaturnya bertindak tegas terhadap perusahaan berbasis hutan dan lahan yang jelas melakukan pelanggaran dalam operasional usahanya.

Terakhir, menolak solusi palsu pencegahan emisi berkedok hijau terhadap upaya pemerintah Indonesia maupun berbagai negara dalam mewujudkan keadilan iklim dan meminta agar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat dihentikan.